SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.6/1997

Peraturan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 22/PJ.6/1997

TENTANG

RALAT RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.6/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal rincian rencana penerimaan PBB tahun 1997/1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sehubungan dengan adanya pembentukan/pemekaran Daerah Tk. II baru pada beberapa Propinsi, dan mempertimbangkan usulan dari beberapa Kepala Kanwil Ditjen Pajak, dipandang perlu untuk melakukan pembetulan/perbaikan Rincian Rencana Penerimaan PBB tahun 1997/1998 untuk beberapa Daerah Tk. II.

  2. Dalam pembetulan ini tidak merubah jumlah rencana penerimaan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing Kanwil DJP dan KPPBB.

  3. Daerah Tk. II yang rincian rencana penerimaannya mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

3.1

Kanwil II DJP
3.1.1 Daerah Tk. I Sumatera Barat, meliputi :
3.1.1.1 Kotamadya Padang
3.1.1.2 Kotamadya Padang Panjang
3.1.1.3 Kabupaten Padang Pariaman
3.1.1.3 Kabupaten Pesisir Selatan
3.1.2 Daerah Tk. I Riau, meliputi :
3.1.2.1 Kotamadya Pekanbaru
3.1.2.2 Kabupaten Kampar
3.1.2.3 Kabupaten Bengkalis

3.2

Kanwil III DJP
3.2.1 Daerah Tk. II Lampung, meliputi :
3.2.1.1 Kabupaten Lampung Selatan
3.2.1.2 Kabupaten Tanggamus (Daerah Tk. II baru)
3.2.1.3 Kabupaten Lampung Utara
3.2.1.4 Kabupaten Tulang Bawang (Daerah Tk. II baru)

3.3

Kanwil VIII DJP
3.3.1 Daerah Tk. I Jawa Tengah, meliputi :
3.3.1.1 Kotamadya Salatiga
3.3.1.2 Kabupaten Semarang
3.3.1.3 Kabupaten Grobogan
3.3.1.4 Kotamadya Pekalongan
3.3.1.5 Kabupaten Pekalongan
3.3.1.6 Kabupaten Batang
3.3.1.7 Kabupaten Pemalang
3.3.1.8 Kabupaten Purbalingga
3.3.1.9 Kabupaten Banjarnegara
3.3.1.10 Kabupaten Pati
3.3.1.11 Kabupaten Blora
3.3.1.12 Kabupaten Rembang
3.3.1.13 Kabupaten Purworejo
3.3.1.14 Kabupaten Kebumen

3.4

Kanwil IX DJP
3.4.1 Daerah Tk. I Jawa Timur, meliputi :
3.4.1.1 Kotamadya Pasuruan
3.4.1.2 Kabupaten Pasuruan

3.5

Kanwil XII DJP
3.5.1 Daerah Tk. I Sulawesi Selatan, meliputi :
3.5.1.1 Kotamadya Ujung pandang
3.5.1.2 Kabupaten Gowa
3.5.1.3 Kabupaten Takalar

3.6

Kanwil XV DJP
3.6.1 Daerah Tk. I Maluku, meliputi :
3.6.1.1 Kabupaten Maluku Tengah
3.6.1.2 Kabupaten Maluku Tenggara

3.6.2

Daerah Tk. I Irian Jaya, meliputi :
3.6.2.1 Kotamadya Jayapura
3.6.2.2. Kabupaten Jayapura
3.6.2.3. Kabupaten Jayawijaya
3.6.2.4. Kabupaten Merauke
3.6.2.5. Kabupaten Biak Numfor
3.6.2 6. Kabupaten Yapen Waropen
3.6.2.7 Kabupaten Nabire
3.6.2.8 Kabupaten Paniai (Daerah Tk. II baru)
3.6.2.9 Kabupaten Puncak Jaya (Daerah Tk. II baru)
3.6.2.10 Kabupaten Sorong
3.6.2.11 Kabupaten Manokwari
3.6.2.12 Kabupaten Fak Fak
3.6.2.13 Kabupaten Mimika (Daerah Tk II baru)
  1. Pembetulan/perbaikan rincian rencana penerimaan pada butir 3 sebagaimana terlampir.

  2. Ralat rincian rencana penerimaan tersebut di atas agar disampaikan kepada Pemerintah Daerah Tk. I dan Pemerintah Daerah Tk. II masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

 

Beikut Link Lampiran, SE – 22-PJ.6-1997.rtf

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1997, PBB, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: