NOMOR 134/KMK.05/1997
TENTANG
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT
YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor.
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN.
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- Hasil laut adalah semua jenis tumbuhan laut, ikan dan hewan laut yang layak untuk dimakan seperti udang, kerang, dan kepiting yang belum atau sudah diolah dalam sarana penangkap yang bersangkutan;
- Sarana Penangkap adalah satu atau sekelompok kapal yang mempunyai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut termasuk juga yang didalamnya mempunyai peralatan pengolahan hasil laut;
- Sarana penangkap yang telah mendapat izin adalah sarana penangkap yang berbendera Indinesia atau berbendera asing yang telah memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan atau pengambilan hasil laut.
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilampiri :
- Akte Pendirian Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perikanan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan/atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Daftar sarana penangkap yang digunakan untuk usaha menangkap hasil laut;
- Rincian jumlah hasil laut yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean serta nilai pabeannya.
Importir yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor hasil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib :
- menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia;
- menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya semua dokumen, catatan, dan pembukuan yang berkaitan dengan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor hasil laut;
- membuat laporan dan mengirimkan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pengeluaran barang, mengenai realisasi impor hasil laut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak realisasi impor.
Pada saat kedatangan sarana penangkap di pelabuhan pembongkaran, nakhoda atau kuasanya wajib menyampaikan manifest sesuai ketentuan yang berlaku.
1) | Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan dan dokumen Importir yang berkaitan dengan pemasukan, penggunaan, pengeluaran dan sediaan barang |
(2) | Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda. |
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 1997
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
MAR’IE MUHAMMAD
http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074