KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 18/PJ/1995

Peraturan Pajak
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 18/PJ/1995

TENTANG

TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa untuk melaksanakan penyegelan tempat atau ruangan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaannya;
  2. bahwa oleh karena itu, tata cara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  2. Pasal 12 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK.04/1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN.

Pasal 1

Penyegelan tempat atau ruangan tertentu adalah penyegelan tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, barang, dan/atau benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dengan tujuan agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

Pasal 2

Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan/atau apabila Wajib Pajak tidak berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan dan/atau apabila Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau sebagai upaya pengamanan sebelum pemeriksaan ditunda.

Pasal 3

(1)

Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara menempelkan kertas segel sedemikian rupa sehingga tempat atau ruangan yang disegel tidak dapat dimasuki, dibuka, dipindahkan atau dilepas tanpa merusak kertas segel.

(2)

Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak atas dasar Surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dengan disaksikan oleh dua orang saksi, salah seorang di antaranya adalah Wajib Pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya atau pegawainya dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya tidak berada di tempat.

(3) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak berkewajiban membuat Berita Acara Penyegelan.
(4)

Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Pajak dan dua orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut dalam Berita Acara penyegelan dengan menyebutkan alasannya.

(6)

Berita Acara Penyegelan dibuat paling sedikit dalam dua rangkap dan lembar asli diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 4

(1)

Penyegelan dibuka kembali secepatnya apabila Wajib Pajak atau wakil/kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang disegel.

(2)

Setelah lewat batas waktu enam hari Wajib Pajak atau wakil/kuasanya tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki atau memeriksa tempat atau ruangan yang disegel, Pemeriksa Pajak berwenang untuk membuka kertas segel serta melakukan pemeriksaan.

(3)

Pembukaan kertas segel dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan dua orang saksi, salah seorang diantaranya adalah Wajib Pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya atau pegawainya dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya tidak berada di tempat.

(4)

Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak berkewajiban untuk membuat Berita Acara pembukaan kertas segel.

(5)

Berita Acara pembukaan kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan dua orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6)

Apabila saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak menandatangani Berita Acara pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut dalam Berita Acara pembukaan kertas segel dengan menyebutkan alasannya.

(7)

Berita Acara pembukaan kertas segel dibuat paling sedikit dalam dua rangkap dan lembar asli diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan dari Kepolisian Negara dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6

Bentuk dan isi kertas segel, Berita Acara penyegelan, Berita Acara pembukaan kertas segel, sesuai dengan lampiran keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Februari 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1995, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, KUP

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: