Peraturan Pajak
SURAT Edaran Ketua Pengadilan PAJAK
NOMOR: SE – 09 / PP / 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT Edaran Ketua PengadilanPAJAK NOMOR SE-03 / PP / 2020 TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN
Pelaksanaan PERSIDANGAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI SELAMA
MASA Pencegahan Penyebaran CORONA VIRUS PENYAKIT 2019
(COVID- 19) DI LINGKUNGAN PENGADILAN PAJAK

KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA,

 

SEBUAH. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Pengadilan terhadap pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi selama masa transisi Distribusi Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak dengan membahas perkembangan situasi dan rencana perbaikan, perlu disesuaikan dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE -03 / PP / 2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini membahas dan membahas tentang pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak selama masa transisi penggunaan COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini menerbitkan kebijakan yang dilaksanakan Pengadilan Pajak dalam masa transisi COVID-19 untuk menyesuaikan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak dalam upaya meningkatkan penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).

D. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) dan / atau dalam kaitannya dengan perlindungan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan / atau sistem keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Corona 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Penyakit Masyarakat Corona Virus 2019 (COVID-19);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penyakit Virus Corona Penangangan (COVID-19);
  7. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.Atahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Penyakit Virus Corona (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perwakilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 187 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
  12. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-01 / PP / 2020 tentang Kebijakan Layanan Pengadilan Pajak Dalam Rangka Pencegahan Penyakit Penyebaran Corona (COVID-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak yang diubah dengan SE-02 / PP / 2020 ;
  13. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03 / PP / 2020 TENTANG Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Dan LAYANAN Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Penyakit 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir di DENGAN SE-06 / PP / 2020 ;
E. KETENTUAN

  1. Ketentuan mengenai masa berlaku untuk peralihan COVID-19 di Lingkungan Pengadilan Pajak yang disetujui pada Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03 / PP / 2020 yang telah diperbarui beberapa kali terakhir dengan SE-06 / PP / 2020 , yang semula ditentukan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020, diubah menjadi ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.
  2. Ketentuan lain dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03 / PP / 2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak yang disetujui tetap berlaku.
F. PENUTUP

  1. Pelaksanaan Surat Edaran ini akan dievaluasi secara resmi sesuai dengan arahan atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).
  2. Surat Edaran ini akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Pajak.
  3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-disetujui.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2020
KETUA PENGADILAN PAJAK,

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, SH, MH

Tembusan:

  1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
  2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial
  3. YM. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
  4. Menteri Keuangan
  5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
  6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
  7. Direktur Jenderal Pajak
  8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

 

 

http://www.peraturanpajak.com
Jika ada pertanyaan tentang pajak dan ingin berkonsultasi  , silahkan klik :

https://peraturanpajak.com/hubungi-kami/

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s