SURAT Edaran Ketua Pengadilan PAJAK NOMOR: SE – 09 / PP / 2020

Berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Pengadilan terhadap pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi selama masa transisi Distribusi Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak dengan membahas perkembangan situasi dan rencana perbaikan, perlu disesuaikan dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE -03 / PP / 2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak.

Surat Edaran ini membahas dan membahas tentang pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak selama masa transisi penggunaan COVID-19.

Surat Edaran ini menerbitkan kebijakan yang dilaksanakan Pengadilan Pajak dalam masa transisi COVID-19 untuk menyesuaikan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak dalam upaya meningkatkan penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) dan / atau dalam kaitannya dengan perlindungan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan / atau sistem keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Corona 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Penyakit Masyarakat Corona Virus 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penyakit Virus Corona Penangangan (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.Atahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Penyakit Virus Corona (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perwakilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 187 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
12. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-01 / PP / 2020 tentang Kebijakan Layanan Pengadilan Pajak Dalam Rangka Pencegahan Penyakit Penyebaran Corona (COVID-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak yang diubah dengan SE-02 / PP / 2020 ;
13. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03 / PP / 2020 TENTANG Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan Dan LAYANAN Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Penyakit 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir di DENGAN SE-06 / PP / 2020 ;

1. Ketentuan mengenai masa berlaku untuk peralihan COVID-19 di Lingkungan Pengadilan Pajak yang disetujui pada Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03 / PP / 2020 yang telah diperbarui beberapa kali terakhir dengan SE-06 / PP / 2020 , yang semula ditentukan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020, diubah menjadi ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.
2. Ketentuan lain dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03 / PP / 2020 tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak yang disetujui tetap berlaku.

1. Pelaksanaan Surat Edaran ini akan dievaluasi secara resmi sesuai dengan arahan atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).
2. Surat Edaran ini akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Pajak.
3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.